Rapat Evaluasi Pemeringkatan BUMDes/BUMDesma Tahun 2026

                                         Selasa, 5 Mei 2026

Rapat Direktur BUMDes dan BUMDesma se-Kecamatan Baturiti telah dilaksanakan di Kantor Camat Baturiti dengan agenda utama evaluasi pemeringkatan BUMDes/BUMDesma Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh para Direktur BUMDes/BUMDesma, Kasi PMD Kecamatan, TAPM PIC Bumdes serta pendamping desa dan PLD.

Dalam rapat ini dibahas hasil sementara pemeringkatan BUMDes/BUMDesma, termasuk capaian kinerja, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan usaha yang telah berjalan. Selain itu, peserta juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan SDM, pengembangan unit usaha, dan optimalisasi laporan keuangan.

Dalam rapat disampaikan bahwa dari total 12 BUMDes dan 1 BUMDesma di Kecamatan Baturiti, sebanyak 4 BUMDes  dan 1 BUMdesma telah menyelesaikan proses pemeringkatan, sementara 7 BUMDes lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian.

Selain itu, dibahas pula hasil sementara pemeringkatan yang mencakup aspek kinerja, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan unit usaha. Peserta rapat juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM, penguatan administrasi, dan optimalisasi pelaporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh BUMDes/BUMDesma dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna mencapai hasil pemeringkatan yang lebih baik, serta memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa di Kecamatan Baturiti.

Penulis

I Wayan Retna Priana

Hari ini Selasa, 21 Maret 2026 bertempat di Kantor Desa Perean Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilaksakanan rakor cluster Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari berbagai tingkatan se-Kabupaten Tabanan berkumpul dalam agenda rutin yang sangat krusial: Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten.

Bukan sekadar pertemuan seremonial, Rakor kali ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus penyusunan strategi percepatan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Dalam Rakor ini ditekankan bahwa peran TPP bukan hanya sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Desa. Tantangan di lapangan yang semakin kompleks menuntut para pendamping desa untuk terus meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pelaporan berbasis aplikasi.