Sahkan Rencana Kerja, Pemdes Gelar Musrenbangdes Pembahasan Hasil Penyusunan RKP Desa 2027

DESA BATUNYA — Pemerintah Desa menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka membahas hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini berlangsung tertib dan khidmat di Balai Desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Musyawarah ini dihadiri oleh Perbekel Desa Batunya beserta jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penyusun RKP Desa, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda.

Agenda utama Musrenbangdes kali ini difokuskan untuk merinci, mereview, serta menyepakati dokumen rancangan RKP Desa 2027 yang telah disusun oleh Tim Penyusun berdasarkan hasil pencermatan ulang RPJM Desa dan jaring aspirasi di tingkat dusun.

Fokus dan Prioritas Program 2027

Dalam pemaparannya, Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi skala prioritas pembangunan desa pada 2027 mendatang, di antaranya:

• Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur: Pemeliharaan jalan desa, saluran irigasi pertanian, serta drainase pemukiman.
• Penguatan Ekonomi Desa: Optimalisasi unit usaha BUMDes, dukungan ketahanan pangan
• Peningkatan Kualitas SDM & Soskes: Penanganan stunting terintegrasi, pemenuhan sarana Posyandu, serta pelatihan keterampilan warga.
• Tata Kelola dan Digitalisasi: Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital di kantor desa.

Kesepakatan Bersama demi Kemajuan Desa

Kepala Desa mengapresiasi kerja keras Tim Penyusun RKP Desa serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang konsisten mengawal proses perencanaan dari awal. Beliau menegaskan bahwa seluruh program yang disepakati akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa.

Sementara itu, usulan kegiatan yang berada di luar kewenangan desa atau membutuhkan anggaran besar nantinya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi sebagai Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP) pada Musrenbang Kecamatan.

Kegiatan Musrenbangdes ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027.

 

Menyambut Wajah Baru: Pembangunan Letter Sign "Desa Wisata Antapan" di Titik Nol Desa

Pariwisata Desa Antapan kini siap tampil makin memesona! Langkah demi langkah pembenahan terus dilakukan demi memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan yang datang. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah pembangunan letter sign "Desa Wisata Antapan" yang kini berdiri megah tepat di Titik Nol Desa Antapan.

Penempatan letter sign di lokasi strategis ini bukan sekadar urusan estetika semata, melainkan bagian dari strategi penataan dan pengembangan kawasan wisata yang terpadu di Antapan.

Tujuan Pembangunan Letter Sign

Pembangunan letter sign di titik nol desa ini dirancang dengan beberapa tujuan utama:

• Penanda Identitas Utama (Iconic Landmark): Menjadikan Titik Nol Desa Antapan sebagai pusat penanda selamat datang yang mempertegas identitas Antapan sebagai desa wisata unggulan.

• Memperjelas Aksesibilitas dan Orientasi Wisatawan: Memudahkan para pengunjung dalam mengenali pusat kawasan wisata serta menjadi titik acuan (point of interest) saat mengeksplorasi Desa Antapan.

• Branding Desa: Memperkuat citra visual (visual branding) Desa Antapan di mata publik, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Manfaat Utama bagi Pariwisata Desa Antapan

Kehadiran letter sign baru di Titik Nol Desa ini membawa dampak positif langsung terhadap ekosistem pariwisata lokal:

• Spot Foto Favorit Baru (Instagrammable): Lokasinya yang berada di titik nol menjadikannya tempat pemberhentian wajib bagi wisatawan untuk berswafoto (selfie) sebagai kenang-kenangan bahwa mereka telah menginjakkan kaki di Desa Antapan.

• Promosi Digital Gratis: Setiap kali wisatawan mengunggah foto berlatar letter sign ini ke media sosial beserta penanda lokasi (geo-tagging), secara tidak langsung mereka membantu mempromosikan Desa Wisata Antapan ke jangkauan audiens yang lebih luas.

• Pusat Kegiatan dan Kebanggaan Lokal: Penataan titik nol desa yang semakin rapi dan menarik menumbuhkan rasa bangga masyarakat lokal serta mendorong keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.

Dengan berdirinya letter sign "Desa Wisata Antapan" di Titik Nol Desa, diharapkan sektor pariwisata Antapan semakin menggeliat, mendatangkan lebih banyak pengunjung, dan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Yuk, jadwalkan liburanmu ke Desa Wisata Antapan dan jangan lupa singgah di Titik Nol untuk mengabadikan momen terbaikmu!

Gelar Musdes Perencanaan TA 2027, Pemdes Bangli Tetapkan Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BANGLI - Pemerintah Desa Bangli bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sukses menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Desa Bangli ini berfokus pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta penyampaian skala prioritas pemanfaatan Dana Desa (DD) tahun 2027.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat, Ketua dan anggota BPD, Plt Camat atau yang mewakili, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Lokal Desa, serta tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan ketua kelembagaan desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Bangli I Made Adiasa, SH, menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2027 ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Beliau memaparkan beberapa poin krusial yang menjadi skala prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2027, mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebutuhan riil warga lokal.

"Dana Desa tahun 2027 akan kita pertajam sasarannya. Kita tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi pasca-pandemi dan memperkokoh ketahanan pangan desa agar masyarakat lebih mandiri," ujar Bapak Perbekel.

Beberapa program kerja yang masuk dalam skala prioritas Dana Desa 2027 di Desa [Nama Desa] antara lain:

• Ketahanan Pangan Desa: Penguatan sektor pertanian dan peternakan warga melalui penyediaan bibit unggul, perbaikan saluran irigasi tersier, serta optimalisasi lahan produktif desa.

• Peningkatan Ekonomi Publik melalui BUMDes: Penyertaan modal dan pelatihan manajemen untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu membuka lapangan kerja baru dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes).

• Penuntasan Kemiskinan Ekstrem & Stunting: Melalui kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi warga yang memenuhi kriteria, serta penganggaran intensif untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu guna menekan angka stunting.

• Infrastruktur Skala Pendukung: Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani serta fasilitas umum yang berdampak langsung pada kelancaran mobilitas ekonomi warga.

Ketua BPD Desa Bangli mengingatkan bahwa Musdes ini merupakan ruang tertinggi bagi warga untuk menentukan arah kebijakan desa. Seluruh usulan dari dusun yang telah dijaring melalui Musyawarah Dusun (Musdus) disaring kembali guna memastikan asas kemanfaatan dan keadilan.

"Kami mengapresiasi partisipasi aktif warga. Skala prioritas yang disampaikan pemerintah desa hari ini sudah mengakomodasi mayoritas usulan dari bawah. Tugas kita bersama sekarang adalah mengawal agar pelaksanaannya nanti transparan dan akuntabel," tegasnya.

Musdes berjalan dengan baik, ditandai dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang konstruktif antara pemateri dan peserta rapat. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD mengenai rancangan prioritas RKPDes TA 2027, yang nantinya akan dibawa ke tahapan Musrenbang.

Matangkan Perencanaan Desa 2027, Sekdes Se-Kecamatan Gelar Rakor di Desa Perean Tengah

PEREAN TENGAH – Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sistematis, Pemerintah Desa Perean Tengah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Desa (Sekdes). Pertemuan penting ini difokuskan pada agenda tunggal yang krusial, yakni Pembahasan Persiapan Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Perean Tengah ini dihadiri oleh jajaran Sekretaris Desa, perwakilan dari Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, serta perangkat desa setempat.

Rakor ini digelar sebagai langkah start lebih awal untuk menyamakan persepsi dan menyusun linimasa (timeline) kegiatan sebelum memasuki tahapan Musdes Perencanaan. Mengingat kompleksnya kebutuhan masyarakat dan dinamisnya regulasi penganggaran, persiapan yang matang sejak dini dinilai menjadi kunci utama.

Dalam arahan Pendamping Desa Kecamatan Baturiti menyampaikan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh administrasi dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 dapat tersusun dengan baik.

"Kami ingin memastikan bahwa apa yang nanti dibawa ke forum Musdes benar-benar representasi dari kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Persiapan dokumen data SDGs Desa, RPJMDes, dan evaluasi tahun berjalan harus klop," ujarnya.

Harapan ke Depan

Melalui rakor yang berjalan dinamis dan produktif ini, diharapkan seluruh desa, khususnya Desa Perean Tengah, siap melaksanakan Musdes Perencanaan Tahun Anggaran 2027 dengan matang. Hasil dari Musdes tersebut nantinya akan melahirkan dokumen RKP Desa 2027 yang berkualitas, logis, dan mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

DARI DISKUSI MENJADI STRATEGI NYATA, DALAM KEGIATAN REMBUG STUNTING DESA ANTAPAN.

ANTAPAN – Pemerintah Desa Antapan menggelar Rapat Rembug Stunting (10/6/2026) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mempercepat penurunan dan pencegahan angka stunting di tingkat desa. Acara yang berlangsung di Balai Desa Antapan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bidan Desa, Petugas Gizi Puskesmas, Kader Posyandu, serta tokoh masyarakat setempat.

Rembug stunting ini merupakan forum musyawarah penting yang mempertemukan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah strategis dalam penanganan masalah gizi pada balita serta pengawasan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Komitmen Bersama untuk Generasi Sehat

Dalam sambutannya, Kepala Desa Antapan menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan gotong royong dan integrasi program dari seluruh lapisan masyarakat.

"Pembangunan fisik seperti infrastruktur memang penting, namun investasi pada kualitas sumber daya manusia jauh lebih utama. Kita harus memastikan anak-anak di Desa Antapan tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting demi masa depan desa yang lebih baik," ujarnya.

Bidan Desa Antapan juga memaparkan data terkini mengenai kondisi balita dan ibu hamil di wilayah desa. Berdasarkan analisis situasi tersebut, para peserta rapat secara aktif memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi pemenuhan gizi maupun akses sanitasi.

Rumusan Rencana Aksi Desa

Melalui diskusi yang partisipatif, Rapat Rembug Stunting Desa Antapan berhasil menyepakati beberapa poin strategis yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, antara lain:

• Peningkatan Kualitas PMT: Mengoptimalkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal yang kaya nutrisi di setiap Posyandu.

• Pendampingan Ibu Hamil dan Balita: Mengintensifkan kunjungan rumah oleh Kader Posyandu bagi ibu hamil risiko tinggi dan balita dengan pemantauan berat badan yang kurang.

• Edukasi dan Penyuluhan: Menggelar kelas ibu hamil dan kelas parenting secara berkala guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola asuh dan pola makan sehat.

• Sanitasi dan Air Bersih: Mengalokasikan dukungan anggaran desa untuk perbaikan sarana air bersih dan jamban sehat bagi keluarga yang membutuhkan.

Kegiatan rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rembug Stunting dan Komitmen Bersama oleh Kepala Desa, perwakilan BPD, Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan perwakilan kader.

Dengan adanya komitmen tertulis ini, Pemerintah Desa Antapan siap mengawal seluruh program yang telah direncanakan agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada penurunan angka stunting di desa.

Sinergi Membangun Desa: Catatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping

Pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya berdedikasi, tetapi juga memiliki ketajaman administratif dan teknis. Hal inilah yang mendasari terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping dalam pertemuan cluster terbaru.

Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi para pendamping untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian, serta memperkuat pemahaman terhadap instrumen digital yang menjadi tulang punggung administrasi desa modern.

1. Evaluasi Pemantauan BLT: Evaluasi ini bukan sekadar mengecek angka, melainkan membedah kendala di lapangan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kriteria regulasi terbaru. Kedisipilinan dalam pemutakhiran data menjadi kunci utama agar manfaat Dana Desa dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
2. Akuntabilitas Penyaluran Dana Desa : Administrasi adalah wajah dari integritas. Dalam sesi ini, para peserta melakukan pendalaman materi mengenai pengisian Form Penyaluran Dana Desa. Ketelitian dalam mengisi setiap kolom laporan sangat krusial, mengingat data ini menjadi syarat utama bagi kelancaran proses pencairan tahap berikutnya.
3. Simulasi Aplikasi SIDD: Pengisian Dana Desa Melalui simulasi ini, pendamping diajak untuk mempraktikkan langsung alur kerja digital yang lebih efisien.Penerapan SIDD diharapkan mampu memangkas birokrasi manual dan menyediakan data yang lebih akurat serta real-time. Transformasi digital ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembahasan mencakup klasifikasi peringkat BUMDes, pembenahan manajemen internal, hingga penggalian potensi unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan lokal. Tujuannya satu: menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).
5. Fasilitasi Bumdesa Pasca Pemeringkatan Bumdes

Penulis : 

I Putu Agus Diada

Clear!!!! Pemeringkatan BUMDES di Kecamatan Baturiti

 Pendamping Desa bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Baturiti telah menyelesaikan kegiatan Pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penguatan kelembagaan serta kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) di wilayah Kecamatan Baturiti.

Melalui proses pemeringkatan ini, dilakukan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari tata kelola kelembagaan, administrasi, pengelolaan usaha, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), hingga dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Hasil pemeringkatan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi BUMDes maupun BUMDesma untuk terus meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta inovasi usaha dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi desa.

Pendamping Desa dan PLD Kecamatan Baturiti juga terus mendorong sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma semakin optimal dalam memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Penulis

I Wayan Retna Priana

Rapat Evaluasi Pemeringkatan BUMDes/BUMDesma Tahun 2026

                                         Selasa, 5 Mei 2026

Rapat Direktur BUMDes dan BUMDesma se-Kecamatan Baturiti telah dilaksanakan di Kantor Camat Baturiti dengan agenda utama evaluasi pemeringkatan BUMDes/BUMDesma Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh para Direktur BUMDes/BUMDesma, Kasi PMD Kecamatan, TAPM PIC Bumdes serta pendamping desa dan PLD.

Dalam rapat ini dibahas hasil sementara pemeringkatan BUMDes/BUMDesma, termasuk capaian kinerja, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan usaha yang telah berjalan. Selain itu, peserta juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan SDM, pengembangan unit usaha, dan optimalisasi laporan keuangan.

Dalam rapat disampaikan bahwa dari total 12 BUMDes dan 1 BUMDesma di Kecamatan Baturiti, sebanyak 4 BUMDes  dan 1 BUMdesma telah menyelesaikan proses pemeringkatan, sementara 7 BUMDes lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian.

Selain itu, dibahas pula hasil sementara pemeringkatan yang mencakup aspek kinerja, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan unit usaha. Peserta rapat juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM, penguatan administrasi, dan optimalisasi pelaporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh BUMDes/BUMDesma dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna mencapai hasil pemeringkatan yang lebih baik, serta memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa di Kecamatan Baturiti.

Penulis

I Wayan Retna Priana

Hari ini Selasa, 21 Maret 2026 bertempat di Kantor Desa Perean Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilaksakanan rakor cluster Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari berbagai tingkatan se-Kabupaten Tabanan berkumpul dalam agenda rutin yang sangat krusial: Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten.

Bukan sekadar pertemuan seremonial, Rakor kali ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus penyusunan strategi percepatan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Dalam Rakor ini ditekankan bahwa peran TPP bukan hanya sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra strategis bagi Pemerintah Desa. Tantangan di lapangan yang semakin kompleks menuntut para pendamping desa untuk terus meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan pelaporan berbasis aplikasi.

 

Rapat Koordinasi Kecamatan Baturiti Bahas Pemeringkatan BUMDes dan Evaluasi Permasalahan Desa

Baturiti, 13 April 2026 — Pemerintah Kecamatan Baturiti melaksanakan rapat koordinasi bersama Sekretaris Desa (Sekdes), Kasi Kecamatan, dan Pendamping Desa se-Kecamatan Baturiti. Kegiatan ini berlangsung di Desa Perean pada Senin (13/04/2026) sebagai upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), progres pelaksanaan program desa, serta berbagai permasalahan yang dihadapi desa untuk selanjutnya dilakukan evaluasi bersama.

Dalam arahannya, pihak Kecamatan menekankan bahwa pemeringkatan BUMDes menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kinerja dan tingkat perkembangan usaha desa. Dengan adanya pemeringkatan ini, diharapkan setiap desa mampu melakukan evaluasi mandiri serta meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMDes.

Selain itu, para Sekdes turut menyampaikan laporan progres kegiatan di desa masing-masing, termasuk realisasi program prioritas dan capaian pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Kasi Kecamatan memberikan penguatan dari sisi teknis pelaksanaan program serta administrasi pemerintahan desa.

Pendamping Desa juga berperan aktif dalam memberikan masukan terkait strategi peningkatan kapasitas desa, pengelolaan program, serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Berbagai permasalahan yang muncul, seperti pengelolaan administrasi, optimalisasi potensi desa, dan penguatan kelembagaan BUMDes, menjadi bahan diskusi bersama untuk dicarikan solusi yang efektif dan tepat sasaran.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pengembangan BUMDes di Kecamatan Baturiti secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah kecamatan dan desa dalam melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala guna mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju dan mandiri.

Penulis:

I Wayan Retna Priana

BINA DESA

 Desa Batunya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan salah satu desa yg bekerjasama dalam program "Bina Desa" yg bekerjasama dg akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, dg agenda "Pelatihan Pembuatan Insektisida & Pestisida Organik" dg Pendamping Desa sebagai narasumber yg melibatkan KWT setempat dimana mereka ikut serta mengelola program Ketahanan Pangan Desa dg potensi sayur mayur

 

UMKM dan Ketahanan Pangan

 Desa Mekarsari, Kec. Baturiti, Tabanan, menggeliatkan binaan UMKM, salah satunya produksi tahu dimana ampas produksi dijadikan nutrisi pakan ternak. Murni 'local capital' yang akan dikerjasamakan dg bumdes dalam hal oermodalan untuk pengembangan usaha serta perluasan pasar

FARMER TO FARMER VISIT PROGRAM TEKAD

Desa Luwus, menjadi jujugan dan referensi belajar teknologi tepat guna oleh Kementrian Desa dengan materi belajar pembuatan pakan organik untuk ternak masyarakat. Teeimakasih untuk kepercayaan yang diberikan

INDIAN CONSULATE VISIT TO ANGSERI VILLAGE

 

Representatives of the Indian Consulate visited Angseri Village, Baturiti District, Tabanan Regency, to explore collaboration in managing a community-based tourism village that utilizes natural resources, human resources, and sustainable culture

STUDY TIRU ANTAR PROVINSI

 Desa Luwus, sebagai junugan belajar mengajar tentang peternakan dan pertanian organik, dimana telah membuktikan prestasi sebagai juara 2 dalam lomba TTG Provinsi Bali, dg inovasi pembuatan pakan ternak organik yang menurunkan HPP petetnak yf menjawab mahalnya harga pakan yang tidak berimbang dg harga pasca panen. Dalam pelatihan ini, 25 Nopember 2025, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menerima kunjungan 4 provinsi di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT) untuk study tiru pembuatan pakan organik ke Kelompok Panca Sejati dg peserta sejumlah 212 orang terdiri dari poknak2 seeta Dinas terkait.

Narasumber : 

Wayan Arta (Ketua Kelompok)

I Gst Ag Ngr Fajarhary R (PD)

Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Tahun Anggaran 2025: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu agenda penting dalam siklus pemerintahan desa yang bertujuan untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Musyawarah yang dilaksanakan di balai desa ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat. Dalam forum tersebut, Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang mencakup pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa selama Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, turut disampaikan pula laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian desa. Penyampaian laporan ini menjadi sarana evaluasi bersama terhadap capaian yang telah diraih, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam musyawarah tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap laporan yang disampaikan. Diskusi yang berlangsung secara terbuka mencerminkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan desa.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan desa pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyaluran dana desa yang berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, pemerintah desa tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dengan memanfaatkan sumber dana lain seperti SILPA serta melakukan penyesuaian jadwal kegiatan.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Pertanggungjawaban ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat. Selain itu, hasil evaluasi yang diperoleh dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Info Grafis APBDesa 2026 se Kecamatan Baturiti

 info lebih lengkap kunjungi link !!!

1. Desa Angseri

https://angseri.desa.id/artikel/2026/01/19/infografis-apbdes-desa-angseri-tahun-anggaran-2026

2. Desa Antapan

https://antapan.desa.id/artikel/2026/01/20/info-grafis-desa-antapan-2026

3. Desa Apuan

https://apuan-baturiti.desa.id/artikel/2026/01/19/apbdes-desa-apuan-tahun-anggaran-2026

4. Desa Baturiti

https://baturiti.desa.id/artikel/2026/01/21/transparansi-apbdes-2026-info-grafis-desa-baturiti

5. Desa Candikuning

https://candikuning.desa.id/artikel/2026/02/06/banner-apbdes-2026

6. Desa Mekarsari

https://mekarsari-baturiti.desa.id/artikel/2026/01/23/informasi-grafis-penggunaan-dana-desa-tahun-anggaran-2026

7. Desa Perean

https://perean.desa.id/artikel/2026/01/21/apbdes-desa-perean-tahun-anggaran-2026-dan-laporan-realisasi-apbdes-tahun-anggaran-2025

8. Desa Perean Tengah

https://pereantengah.desa.id/artikel/2026/01/28/apbdes-desa-perean-tengah-tahun-2026

9. Desa Batunya

https://batunya.desa.id/artikel/2026/02/11/apbdes-desa-batunya-tahun-anggaran-2026

10. Desa Bangli

https://bangli.desa.id/artikel/2026/02/12/apb-desa-bangli-2026

11. Desa Luwus

https://luwus.desa.id/artikel/2026/02/11/baliho-apbdes-tahun-2026-dan-realisasi-apbdes-2025

12. Desa Perean kangin

https://pereankangin.desa.id/artikel/2026/02/10/anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-tahun-anggaran-2026

Pelaksanaan Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Baturiti

 

Pemerintah Kecamatan Baturiti melaksanakan kegiatan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 19 Desember 2025 bertempat di Kantor Kecamatan Baturiti. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pemerintah Desa se-Kecamatan Baturiti, meliputi Perbekel, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Evaluasi APBDesa ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran Desa telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan prioritas penggunaan Dana Desa, serta mendukung pencapaian program pembangunan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan evaluasi, tim dari Kecamatan Baturiti melakukan pencermatan terhadap struktur APBDesa, kesesuaian program dan kegiatan dengan RKP Desa, ketepatan penganggaran belanja, serta kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait sinkronisasi program desa dengan program pemerintah kabupaten, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pelayanan dasar desa.

Kasi PMD dan PEM Kecamatan Baturiti dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi APBDesa merupakan tahapan penting sebelum APBDesa ditetapkan, guna meminimalisir kesalahan administrasi maupun substansi anggaran. juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Baturiti dapat segera melakukan penyempurnaan APBDesa sesuai hasil evaluasi, sehingga APBDesa Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan desa yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pendamping Desa Kecamatan Baturiti melaksanakan kegiatan pendampingan kepada Pemerintah Desa Perean Tengah dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali

 Pada hari Sabtu, 22 November 2025, Pendamping Desa Kecamatan Baturiti melaksanakan kegiatan pendampingan kepada Pemerintah Desa Perean Tengah dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Kegiatan dimulai dengan penyambutan tim BPKP oleh Perbekel Perean Tengah beserta perangkat desa. Pendamping Desa turut hadir untuk memastikan seluruh dokumen, data, serta laporan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan telah disiapkan dengan baik dan tersusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sesi monitoring dan evaluasi, tim BPKP melakukan pemeriksaan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, serta BUMDes dan Proses Pembentukan KDMP Merah Putih juga diperiksa. Tim Pendamping sebelumnya sudah memberikan penjelasan teknis terkait proses pendampingan yang telah dilakukan, termasuk verifikasi administrasi, pendampingan perencanaan pembangunan desa, serta fasilitasi pelaporan keuangan desa.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar. Pemerintah Desa Perean Tengah menunjukkan kesiapan yang optimal dalam menyajikan data dan menjawab pertanyaan dari tim BPKP. tim Pendamping Desa turut memastikan bahwa hasil monev dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian rekomendasi awal dari tim BPKP serta komitmen Pemerintah Desa bersama tim Pendamping Desa Kecamatan Baturiti untuk menindaklanjuti hasil evaluasi demi penyempurnaan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Desa Antapan, Tanggal 31 Oktober 2025 Pemerintah Desa Antapan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda utama pembahasan pembiayaan bagi Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Desa Antapan dan dihadiri oleh Kepala Desa I Nyoman Astawa, S.Sos, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Koperasi Desa Merah Putih, serta perwakilan masyarakat dari berbagai dusun.

Dalam sambutannya, Kepala Desa I Nyoman Astawa, S.Sos. menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa. “Koperasi ini menjadi wadah bagi warga untuk mengembangkan usaha bersama. Oleh karena itu, pembahasan pembiayaan ini sangat penting agar koperasi bisa lebih produktif dan mandiri,” ujarnya.

Musdesus membahas secara mendalam mengenai sumber pembiayaan, mekanisme penyaluran dana, serta tanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi. Beberapa poin penting yang disepakati antara lain:

1. Penetapan alokasi Dana Desa sebagai dukungan modal awal koperasi.

2. Pengajuan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro untuk memperkuat permodalan (Bank Himbara)

3. Pembentukan tim verifikasi dan pengawasan dana koperasi.

4. Penetapan laporan keuangan koperasi secara berkala dan transparan.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Antapan, [Drs. I Wayan Kasta], menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Desa dan seluruh peserta Musdesus. Ia menegaskan bahwa dana yang akan diterima koperasi akan dikelola secara profesional dan transparan untuk kepentingan seluruh anggota. “Kami berkomitmen menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa yang sehat, transparan, dan menyejahterakan warga,” ungkapnya.

Musdesus ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh pihak Pem
erintah Desa, BPD, dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut pembiayaan koperasi.